December 3, 2020
Kebijakan Devisa di Indonesia

Kebijakan Devisa di Indonesia

Kebijakan Devisa di Indonesia

                        Pada umumnya sistem devisa dapat dibagi dua, yaitu sistem devisa kontrol dan sistem devisa bebas. Dalam sistem devisa kontrol, kegiatan transaksi devisa dibatasi oleh pemerintah.  derajat tingkat pembatasan berbeda-beda pada masing-negara tergantung pada ultimate target dari kebijakan tersebut.  Sementara pada sistem devisa bebas tidak ada pembatasan dalam melalukan transaksi devisa.

  1. Sistem Devisa Kontrol

                        Indonesia menerapkan sistem devisa kontrol sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan lalu Lintas devisa yang berlangsung hingga tahun 1967.  Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa devisa yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia dikuasai oleh negara. Eksportir wajib menjual devisa hasil ekspor kepada bank devisa yang selanjutnya dijual kembali kepada Bank Indonesia. Di samping itu, warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib mendaftar dan menyimpan surat berharga dalam valuta asing yang dimilikinya pada bank devisa pemerintah.

                        Kebijakan devisa kontrol pada saat itu cukup berhasil dalam mengisolasikan perekonomian Indonesia dari pengaruh eksternal.  Namun, pada sisi lain kebijakan tersebut juga memberikan dampak negatif, yaitu dengan terciptanya pasar gelap valuta asing, sehingga nilai tukar rupiah di pasar valuta asing jauh di atas harga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

  1. Sistem Devisa Bebas

         Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Indonesia menganut sistem devisa bebas.  Undang-undang tersebut bertujuan untuk menarik masuknya modal asing dalam rangka pembiayaan investasi di dalam negeri. Namun demikian, para investor asing masih meragukan kemungkinan mereka tidak dapat mengirimkan keuntungan usaha yang diperoleh ke negaranya (profit transfer).  Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 16 tahun 1970 tentang penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa.  Dalam ketentuan itu ditetapkan bahwa setiap orang dapat dengan bebas memperoleh dan menggunakan devisa umum.

                        Pada tahun 1982, Indnesia menerapkan sistem devisa bebas murni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 tentang penghapusan kewajiban penjualan devisa hasil ekspor kepada bank Indonesia. Implikasi positif dari sistem devisa bebas murni adalah terjadinya aliran modal masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk penanaman modal asing, pinjaman dan investasi portofoli di pasar modal.

                        Implikasi negatif dari sistem devisa bebas, yaitu derasnya aliran modal masuk (khususnya dana-dana jangka pendek dalam bentuk investasi portofolio) dapat menimbulkan kerawanan pada perekonomian dalam negeri bila tidak diikuti sikap kehati-hatian para pelaku ekonomi. Kerawanan tersebut timbul ketika aliran modal masuk berbalik menjadi lairan modal keluar. Krisis yang dialami negara Amerika Latin, seperti Meksiko pada tahun 1994, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 merupakan bukti dampak negatif aliran modal masuk yang deras dan berbalik menjadi aliran modal keluar.

RECENT POSTS