October 19, 2020
Sumber Penerimaan Pendapatan Negara dalam APBN dan APBD

Sumber Penerimaan Pendapatan Negara dalam APBN dan APBD

Sumber Penerimaan Pendapatan Negara dalam APBN dan APBD

Sumber Penerimaan Pendapatan Negara dalam APBN dan APBD

2.3.1 Sumber Penerimaan di dalam APBN.

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara terdiri dari 2 yaitu :

  1. Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum penerimaan negara  dibedakan menjadi dua sumber yaitu:

1)      Penerimaan Pajak

Penerimaan perpajakan berasal dari dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak pengahasilan migas dan nonmigas, PPN dan PPnBM, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

2)      Penerimaan negara bukan pajak berasal dari sumber daya alam,

bagian pemerintah atas laba BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan negara juga berasal dari hibah. Hibah merupakan pemberian dana dari negara lain tanpa keharusan untuk mengembalikannya.

  1. Hibah

Penerimaan Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri, termasuk lembaga internasional. Penerimaan hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Hibah dalam bentuk peralatan, barang, dan bantuan teknis, biasanya tidak dimasukkan dalam anggaran, tetapi dicatat dalam item memorandum.

2.3.2 Sumber Penerimaan Negara di dalam APBD

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah berasal dari:

  1. Pendapatan Daerah

1)            Pendapatan Asli Daerah.

2)            Sumber PAD adalah Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah

PAD yang sah terdiri dari:

  1. a)Penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, jasa giro, pendapatan bunga.
  2. b)Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  3. c)Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
  4. Penerimaan Pusat

Pendapatan daerah juga dapat diperboleh melalui pemerintah pusat, yaitu dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus.

1)        Dana pertimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus.

  1. a)Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang berasal dari pajak terdiri pajak bumi dan banguna, bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta PPh pasal 21. Dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, dan pertambangan panas bumi.

  1. b)Dana Alokasi Umum (DAU).

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri bersih yang ditetapkan dalam APBN. Proorsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan kewenangan antara provinsi dan kabupaten /kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam peraturan pemerintah.DAU  dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Pengaturan penggunaan DAU sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.

  1. c)Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus bertujuan untuk kebutuhan khusus dengan memerhatikan tersedianya dana pada APBN. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Ketetapan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam peraturan pemerintah

2)        Dana Otonomi Khusus

Merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh  Darrusalam, dan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta untuk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa daerah.


Sumber: https://deevalemon.co.id/huawei-dorong-mahasiswa-surabaya-kembangkan-smart-city/