August 4, 2020
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengertian

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa,mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Untuk pertama kali dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri di setiap ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi Propinsi yang bersangkutan.
Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial.
Perkara yang dapat di tanganioleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah:
a. Pada tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial:
perselisihan hak;
§
perselisihan pemutusan hubungan kerja.
§
b. Pada tingkat pertama dan terakhir Pengadilan Hubungan Industrial:
perselisihan kepentingan :
§
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
§
Susunan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
Susunan Pangadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari:
a. Hakim;
b. Hakim Ad-Hoc:
c. Panitera Muda;dan
d. Panitera Pengganti
Susunan Pangadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari:
a. Hakim Agung;
b. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; dan
c. Panitera.
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
Untuk pertama kalinya pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5(lima)orang masing-masing dari unsur organisasi pengusaha dan pekerja/buruh.
Hakim Ad-Hoc berasal dari organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh.Sebelum diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan . Meskipun berasal dari organisasi pengusaha dan pekerja/buruh,sudah seharusnya seorang hakim bersikap tidak memihak dalam memeriksa dan memutus perkara.
Syarat-syarat Hakim Ad-Hoc.
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
d. Berumur paling rendah 30 tahun;
e. Berbadan sehat sesuai keterangan dokter;
f. Berwibawa, jujur , adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. Berpendidikan serendah-rendahnya S1 (strata satu) kecuali bagi hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung syarat pendidikan Sarjana Hukum;
h. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun.
Larangan merangkap jabatan bagi Hakim Ad-Hoc.
Agar Hakim Ad-Hoc dapat bekerja secara profesional, maka Hakim Ad-Hoc dilarang merangkap jabatan.
Larangan merangkap jabatan meliputi :
a. anggota Lembaga Tinggi Negara;
b. kepala Daerah/Kepala Wilayah;
c. anggota lembaga legislatif tingkat daerah;
d. anggota TNI/POLRI;
e. pegawai Negeri Sipil;
f. pengurus partai politik;
g. pengacara;
h. mediator;
i. konsiliator;
j. arbiter; dan
k. pengurus SP/SB atau pengurus organisasi pengusaha.
Pemberhentian Hakim Ad-Hoc.
Hakim Ad-Hoc bukan hakim karir, dan oleh karena itu masa jabatan dibatasi yaitu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Disamping dibatasi oleh masa jabatan, Hakim Ad-Hoc dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani dan rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;
e. tidak cakap dalam menjalankan tugas;
f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/buruh yang mengusulkan;
g. telah selesai masa tugasnya.
Hakim Ad-Hoc dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan dengan alasan :
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. terus menerus selama 3 (tiga) bulan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah;
c. melanggar sumpah dan janji.
Pengawasan Hakim Ad-Hoc.

Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Mahkamah Agung mengawasi pelaksanaan tugas Hakim, Hakim Ad-Hoc, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung. Pengawasan tidak menghilangkan atau mengurangi kebebasan Hakim Ad-Hoc didalam memeriksa dan memutus perkara. Pengawasan ditujukan agar Hakim Ad-Hoc bekerja lebih profesional, jujur dan adil. Dalam melakukan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan teguran dan petunjuk.


Sumber: https://blog.fe-saburai.ac.id/aplikasi-edit-video/