Pemerintah Diminta Tuntaskan Peraturan Pembatasan IMEI

Pemerintah Diminta Tuntaskan Peraturan Pembatasan IMEI

Pemerintah Diminta Tuntaskan Peraturan Pembatasan IMEI

Pemerintah Diminta Tuntaskan Peraturan Pembatasan IMEI
Pemerintah Diminta Tuntaskan Peraturan Pembatasan IMEI

KENDATI tengat waktu pemberlakukan regulasi mengenai pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) illegal berlaku efektif 18 April 2020, namun hingga saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementarian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih belum menyelesaikan petunjuk teknis pelaksaan dari peraturan menteri yang dibuat pada akhir tahun 2019 lalu.

Danny Buldansyah, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia (H3I), mengatakan mandeknya pembahasan aturan teknis tersebut dikarenakan adanya dua pendapat mengenai pelaksaan aturan pembatasan tersebut.

“Ada pihak yang menginginkan menggunakan metode whitelist dan ada pihak lain yang menginginkan menggunakan blacklist. Danny menilai baik itu whitelist maupun blacklist memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,” kata Danny.

Konsep whitelist di mana IMEI adalah semua IMEI yang tidak tercatat

dalam Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional (Sibina) tidak akan bisa dipergunakan oleh operator di Indonesia.

Sementara itu, sistem blacklist adalah semua IMEI yang ada di Indonesia dapat beroperasi terlebih dahulu. Setelah kurun waktu beberapa hari IMEI yang tak terdaftar di Ssinina akan diblokir.

“Semua sistem ada untung dan ruginya masing masing. Selama bisa

dipertanggung jawabkan maka H3I akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah,” ucap Danny.

“Oleh sebab itu kita harus mencari jalan terbaik agar program

pemerintah untuk menangkal handphone (HP) illegal dapat tercapai dan konsumen tidak ada yang dirugikan. Pertikaian ini tak perlu dibesar-besarkan,” tuturnya.

 

Baca Juga :

Posted on: April 3, 2020, by :