Pembajakan Software menurut UU No. 12 Tahun 2002

Pembajakan Software menurut UU No. 12 Tahun 2002

Pembajakan Software menurut UU No. 12 Tahun 2002

Pembajakan Software menurut UU No. 12 Tahun 2002
Pembajakan Software menurut UU No. 12 Tahun 2002

Manusia memiliki kemampuan dan kelebihan dalam hal penalaran, perasaan, dan pengindraan

yang dengan itu manusia mampu membuat dan menciptakan sesuatu dan mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya. Penemuan-penemuan tersebut menimbulkan kesadaran tentang adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang.  Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HAMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

 

Corpus Juris adalah yang pertama kali menyadari adanya hak milik

yang berupa ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan di atas kertas, namun pendapatnya belum sampai kepada pembeda antara benda nyata (Materielles Eigentum) dan benda tidak nyata (immaterielles Eigentum) yang merupakan produk kreatifitas manusia. Istilah Immaterielles Eigetum inilah yang sekarang disebut dengan hak milik intelektual (HAMI), atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang merupakan terjemahan dari dari kata �geistiges eigentum�, atau �intellectual property right�. (Syafrinaldi, 2001: 1)

 

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual

telah dilakukan sejak dahulu, dan sejarah hukum tentang perlindungan HAMI di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum serupa di Belanda. Undang-undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang diamandemen oleh UU No 6 tahun 1982, kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1987, tahun 1989 dikeluarkankanlah Undang-undang Hak Cipta, pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-undang Hak Milik, dan yang terakhir dikeluarkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, hak cipta diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah, dan pelanggarnya dapat dituntut dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan atau denda maksimal Rp 5.000.000.000.00.

 

Menurut UU No. 19 Tahun 2002

 Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang�undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1)).

Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial (Pasal 2 ayat (2))

 

Jenis-jenis karya dan ciptaan

yang dilindungi adalah yang tercakup dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra:

  1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  7. arsitektur;
  8. peta
  9. seni batik;
  10. photografi
  11. sinematografi
  12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengaliwujudan.

Hak cipta terhadap apa yang disebutkan diatas (terkecuali Software komputer dan beberapa hal lain)

berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya (Pasal 29).

Berlakunya Undang-undang ini telah membuka babak baru perlindungan hak cipta dan karya di Indonesia. Sekarang, setiap orang tidak bisa semena-mena meniru, memplagiat atau mengambil dan mengklaim sesuatu kekayaan intelektual seseorang untuk kepentingannya pribadi.

Walaupun begitu, dalam UU ini juga tetap disebutkan bahwa tidak semua hal merupakan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual/Hak Cipta, karena tetap diperbolehkan memperbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang bersifat non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;

Sumber : http://orej.net/tips-cepat-belajar-bahasa-indonesia/

Posted on: June 19, 2019, by :