Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran Lalu Lintas

 

Menurut pasal 211 KUHAP

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalulintas jalan adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalulintas jalan.

Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tipiring, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas lebih mudah.  Perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambanya pada kesempatan hari sidang pertama

 

Berikutnya (Pasal 207 ayat (1) KUHAP)

Penyidik/Polisi juga tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, pelanggaran cukup dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (biasanya satu minggu setelah penangkapan pelanggaran lalu lintas/tilang).

 

Pelanggar/Terdakwa hadir sendiri di persidangan

atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya. Apabila pelanggar/terdakwa atau kuasannya tidak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (verstek) dan surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, kemudian bukti penyampaian amar putusan diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Kalau putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, maka dapat diajukan verzet terhadap putusan tersebut max 7 (tujuh) hari setelah putusan disampaikan. Jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, maka putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 213-214 KUHAP);

 

Denda yang dijatuhkan dalam perkara tipiring dan lalu lintas harus dilunasi seketika

Pasal 273 Ayat (1) KUHAP, yang berarti:

  1. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
  2. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana (SEMA No.22 Tahun 1983)

Sidang perkara Lalu Lintas dipimpin oleh hakim tunggal tanpa dihadiri oleh Jaksa. Teknis pemeriksaannya dimulai dengan pemanggilan Terdakwa satu persatu ke ruang sidang. Setelah diperiksa identitasnya, kepada terdakwa diberitahukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan pasal undang- undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik atau di lembar surat tilang). Hakim kemudian mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (SIM/STNK/ranmor), lalu memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (tidak ada tuntutan/Requisitoir dari JPU).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan, selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga. Jika dihukum denda , maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor (Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor (Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP). Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar.

Baca Juga : 

Posted on: June 19, 2019, by :