Macam-Macam Hukum Internasional

Macam-Macam Hukum Internasional

Macam-Macam Hukum Internasional

Macam-Macam Hukum Internasional
Macam-Macam Hukum Internasional

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, karya C.S.T. Kansil, S.H. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional dan publik internasional.

  1. Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
  2. Hukum publik internasional (hukum antarnegara), yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu dan negara-negara lain dalam hubungan internasional.

Macam-macam hukum tersebut di atas termasuk dalam hukum publik, sedangkan hukum privat (sipil), di antaranya sebagai berikut.

1) Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum perdata di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut.

a) Hukum perorangan (personenrecht), di antaranya memuat:

  1. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum;
  2. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.

b) Hukum keluarga (familierecht), yang di antaranya memuat:

  1. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri;
  2. hubungan antara orangtua dan anak-anaknya;
  3. perwalian;
  4. pengampunan.

c) Hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubunganhubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan terdiri atas:

  1. hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang;
  2. hak perorangan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

d) Hukum waris (erfrecht), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

2) Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang menurut sebagian sarjana ahli hukum merupakan bagian dalam hukum perdata.

Hukum dagang merupakan perluasan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang perikatan (hukum persetujuan).

Di samping berbagai peraturan hukum tersebut pemerintah telah menetapkan berbagai macam peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Ketetapan MPR tersebut telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004 yang memuat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan.

Adapun Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. UUD 1945;
  2. Ketetapan MPR (Tap MPR);
  3. Undang-Undang (UU);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
  5. Peraturan Pemerintah (PP);
  6. Keputusan Presiden (Keppres);
  7. Peraturan Daerah (Perda).

Tata urutan perundang-undangan yang dianut sekarang adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun tata urutannya secara nasional adalah sebagai berikut:

  1. UUD 1945;
  2. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  3. Peraturan Pemerintah (PP);
  4. Peraturan Presiden (Perpres);
  5. Peraturan Daerah (Perda).

Setelah kamu mengetahui tentang pembagian hukum tersebut, cobalah kamu dan teman-temanmu membuat suatu peraturan atau hukum yang bersifat umum, bentuknya tertulis, tempat berlakunya di kelasmu, dan masa berlakunya pada saat ini. Jika hukum atau peraturan tersebut telah dibuat, apakah kamu dan teman-temanmu menaatinya atau melanggarnya?

 

(Sumber: https://dosen.co.id/)

Posted on: March 27, 2019, by :